Perubahan sistem pemilihan legislatif dari sistem daftar terbuka (open list system) ke sistem daftar tertutup (closed list system) oleh pemerintah mencerminkan perubahan strategi dalam pembuatan kebijakan. Ada beberapa alasan penting yang mendasari perubahan ini.
Efisiensi Administratif
Pertama, faktor efisiensi administratif. Dalam sistem daftar terbuka, pemilih memiliki hak untuk memilih individu-individu dari daftar calon. Sekalipun ini memberikan kekuatan lebih kepada pemilih, namun menuntut proses penghitungan suara yang lebih rumit dan memakan waktu. Di sisi lain, dalam sistem daftar tertutup, pemilih hanya memilih partai, dan kemudian partai yang bertanggung jawab menempatkan anggota-anggotanya sesuai peringkat yang sudah ditentukan sebelumnya.
Kontrol Partai
Kedua, peningkatan kontrol partai atas anggota-anggotanya. Dengan sistem daftar tertutup, partai memiliki kontrol yang lebih besar atas siapa yang duduk dalam lembaga legislatif, yang mungkin meredam kemungkinan perpecahan internal atau pembangkangan anggota.
Pengurangan Korupsi
Ketiga, usaha untuk mengurangi korupsi. Dengan sistem daftar terbuka, ada kemungkinan calon legislator menggunakan uang atau sumber lainnya untuk mendapatkan suara. Dalam sistem daftar tertutup, karena pemilih memilih partai dan bukan individu, ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Stabilitas Politik
Keempat, aspek stabilitas politik. Dalam beberapa kasus, sistem daftar terbuka dapat memicu perpecahan di dalam partai. Dengan sistem daftar tertutup, risiko ini dapat diminimalkan karena partai memiliki kontrol yang lebih besar atas siapa yang akan duduk di lembaga legislatif.
Secara keseluruhan, alasan melatarbelakangi perubahan kebijakan ini adalah usaha pemerintah untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih sederhana, efisien, dan transparan, serta mengurangi ruang gerak bagi praktik-praktik koruptif dan mengontrol stabilitas politik. Meski begitu, perubahan ini tak lepas dari kritik. Banyak yang berpendapat bahwa sistem daftar tertutup mengurangi kebebasan pemilih dan menguatkan peran elite partai politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk selalu mempertimbangkan efek dari setiap perubahan sistem pemilihan yang diambil.
