Budaya

Apa Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Perubahan Kebijakan Pemerintah Mengenai Pergantian Dari Open List System Menjadi Close List System?

×

Apa Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Perubahan Kebijakan Pemerintah Mengenai Pergantian Dari Open List System Menjadi Close List System?

Sebarkan artikel ini

Perubahan kebijakan pemerintah dari sistem open list ke close list tentu bukan tanpa alasan. Hal ini lazimnya didasari oleh berbagai faktor dan perimbangan yang matang. Meski setiap negara memiliki latar belakang dan pertimbangan masing-masing, beberapa hal umum berikut ini dapat menjadi merujuk pada sejumlah alasan yang seringkali melatarbelakangi perubahan ini.

Kontrol Lebih Besar Tentang Siapa Yang Terpilih

Suatu sistem close list memberikan kontrol lebih besar kepada partai politik tentang siapa yang menjadi perwakilannya jika partai tersebut memenangkan kursi. Pada suatu sistem open list, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih kandidat mana dari partai tertentu yang mereka inginkan. Sebaliknya, pada sistem close list, urutan kandidat telah ditentukan oleh partai dan pemilih hanya memilih partai, bukan individu.

Perubahan kebijakan ini mungkin sebagian didorong oleh keinginan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada partai politik atas siapa yang mereka ingin tempatkan dalam posisi legislasi.

Menghindari Konflik Internal dalam Partai

Sistem open list memiliki kecenderungan untuk menghasilkan konflik internal di dalam partai politik. Mana kala sistem ini diterapkan, kandidat dalam satu partai politik dapat bersaing satu sama lain untuk suara dan dukungan. Dapat disimpulkan, hal ini dapat mendorong kompetisi yang sehat; tetapi seringkali ini malah memicu konflik dan pecah belah di dalam partai.

Pada sisi lain, sistem close list cenderung dapat meredam potensi konflik ini. Sebab, pada sistem ini, setiap kandidat partai tidak perlu bersaing untuk mendapatkan suara karena urutan kandidat sudah ditentukan oleh partai.

Efisiensi dan Kemudahan

Sistem close list juga biasanya dianggap lebih efisien dan mudah untuk diimplementasikan dibandingkan open list system. Dalam sistem open list, pemilih harus familiar dengan sejumlah besar kandidat, yang bisa menjadi task yang cukup menantang dan menghabiskan waktu. Selain itu, proses penghitungan suara juga bisa menjadi lebih kompleks dan memakan waktu.

Sedangkan dalam sistem close list, pemilih hanya perlu familiar dengan partai politik, bukan individu. Penghitungan suara juga cenderung menjadi lebih sederhana dan cepat karena pemilih hanya memilih partai, bukan individu.

Dalam pandangan umum, alasan di atas merupakan tiga faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah dalam beralih dari open list system ke close list system.

Jadi, jawabannya apa? Perubahan ini adanya tidak lain adalah hasil dari perimbangan dan penilaian pemerintah pada aspek-aspek seperti kontrol partai politik, potensi konflik internal, dan efisiensi proses pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *