Sebagai langkah awal dalam mencerna dan memahami pernyataan di atas, perlu diidentifikasi bahwa ini berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pada dasarnya, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini mengatur berbagai aspek merumuskan, menyelaraskan, mengubah, dan menghapus peraturan perundang-undangan. Di antara berbagai hal, aspek yang penting adalah tentang penentuan urutan peraturan perundang-undangan.
Menurut UU No. 12 Tahun 2011, ada 7 tingkat peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan kekuatan hukumnya, yaitu;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Desa
Dalam konteks pernyataan yang Anda berikan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 berada di posisi paling atas dalam hirarki ini. Artinya, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia.
Arti dari pernyataan ini adalah bahwa semua peraturan dan undang-undang lainnya yang ada di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada undang-undang atau peraturan lainnya yang bertentangan, maka UUD 1945 yang akan digunakan sebagai dasar penyelesaiannya.
Singkatnya, UUD 1945 adalah tonggak hukum tertinggi di Indonesia. Setiap peraturan dan undang-undang yang ada harus selaras dan konsisten dengan UUD 1945.
