Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang telah diakui secara global. Seluruh warga negara berhak mendapatkan akses yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Adanya penjaminan dan kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Hal ini adalah bagaimana sebuah negara memastikan bahwa semua warganya mendapat peluang yang sama dan merata dalam memperoleh pendidikan, terlepas dari latar belakang ekonomi, pribadi, atau keluarga mereka.
Pendidikan Sebagai Hak Asasi
Pada negara demokrasi, pendidikan bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai hak asasi manusia. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini dapat dipenuhi oleh seluruh warga negaranya melalui beragam kebijakan dan program pendidikan.
Menurut Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948:
“Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya dalam hal-hal yang mendasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus umum diakses dan pendidikan tinggi harus sama terbuka bagi semua orang berdasarkan jasa.”
Output Demokrasi dalam Pendidikan
Dalam konteks pendidikan, demokrasi memiliki dua output utama:
- Akses yang setara: Dalam masyarakat demokratis, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Negara harus memastikan bahwa akses ke institusi pendidikan tersedia untuk semua orang.
- Partisipasi dalam pendidikan: Demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi setiap individu dalam proses pendidikan, baik itu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kurikulum, pembelajaran, ataupun evaluasi.
Dengan kata lain, negara yang demokratis menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk belajar dan ikut serta dalam kegiatan yang mendukung proses belajar mereka.
Dengan demikian, jawaban atas soal uraian di atas tentang ciri negara demokrasi dalam konteks pemerintah yang harus menjamin dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan adalah: negara menjamin akses yang setara dan partisipasi dalam pendidikan sebagai hak asasi setiap warganya.