Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan paradigma penting dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Konsep ini berususan dengan cara pemerintahan dikelola, baik dalam hal efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keadilan sosial & ekonomi.
Stakeholder dalam konsep ini meliputi individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan hasil dari proses pengambilan keputusan pemerintahan. Stakeholders bisa termasuk warga negara, sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, serta entitas internasional.
Jadi, salah satu praktek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan bersandar pada stakeholders adalah melalui partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengarusutamaan pendekatan partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan kebutusan tidak hanya meningkatkan legitimasi dan relevansi kebijakan, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dari dialog hingga pertemuan umum, masyarakat harus memiliki saluran yang memungkinkan mereka untuk berbicara dan didengar.
Keterlibatan Stakeholders dalam Proses Pengambilan Keputusan
Melibatkan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan adalah lebih dari sekedar menyediakan akses ke informasi. Ini melibatkan pendekatan komunikatif dan kolaboratif dimana berbagai stakeholders memiliki kesempatan untuk membuat, berdiskusi, dan menyetujui kebijakan. Melalui pendekatan ini, tata kelola pemerintahan dapat mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan, dan kebijakan yang dihasilkan lebih mungkin memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai stakeholders.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik mencakup keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholders dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Proses ini menjamin bahwa pemerintah adalah organisasi yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab; dan layanan pemerintah memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatluas.
