Lima Macam Teori Administrasi Menurut Stephen P. Robbins
Stephen P. Robbins, salah satu pakar manajemen dan organisasi dari Amerika Serikat, telah mengemukakan berbagai teori administrasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi dikelola. Lima teori utama yang dijelaskan oleh Robbins adalah sebagai berikut:
- Teori Klasik: Teori klasik berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Karakteristik utama dari teori ini meliputi struktur organisasi yang jelas, hirarki otoritas dan akuntabilitas yang kuat, dan prosedur kerja yang efisien.
- Teori Neoklasik: Teori ini mengakui bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh insentif finansial, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan psikologis. Sebagai respons, teori neoklasik mendorong partisipasi karyawan dan memprioritaskan hubungan antar-personal dalam organisasi.
- Teori Perilaku: Teori ini memandang organisasi sebagai sistem sosial dan menekankan pada kepuasan karyawan dan dinamika kelompok. Dalam teori ini, kebijakan dan struktur organisasi harus didesain dengan mempertimbangkan perilaku dan motivasi karyawan.
- Teori Quantitatif: Teori ini menggunakan alat-alat analisis matematika dan statistik untuk membantu pengambilan keputusan dan merencanakan sumber daya dengan efisien.
- Teori Sistem: Teori ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem akan mempengaruhi bagian lain dari sistem.
Kendala Penjernihan Tipologi dalam Praktek Administrasi Publik
Salah satu tujuan teori administrasi publik adalah untuk menjernihkan tipologi dan menyajikan sesuatu yang baru. Namun, pada praktiknya, menjernihkan tipologi bisa menjadi tantangan. Beberapa kendala utamanya meliputi:
- Kompleksitas Realitas Administrasi Publik: Administrasi publik menyangkut banyak aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kompleksitas ini dapat menimbulkan kerumitan dalam mendefinisikan tipologi yang jelas.
- Perubahan Konstan: Tuntutan dan tekanan lingkungan, perubahan kebijakan, dan munculnya teknologi baru dapat merusak tipologi yang sudah ada dan memaksa pelaku administrasi publik untuk merumuskan tipologi baru.
- Diversity Stakeholder: Administrasi publik melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda, membuat sulit untuk menyepakati satu tipologi yang berlaku untuk semua pihak.
- Keterbatasan Sumber Daya dan Kemampuan: Upaya untuk menjernihkan tipologi seringkali terbatas oleh ketersediaan sumber daya, termasuk waktu, tenaga, dan kemampuan teknis.
