Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sebagai manusia. Perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dan harus dijamin oleh negara. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakkan dan perlindungan HAM. Lembaga-lembaga tersebut meliputi:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan penelitian, penelusuran, penelitian, pengkajian dan pemantauan atas pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia. Lembaga ini juga berwenang melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat.
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia
Sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia berperan penting dalam menjamin pemenuhan HAM, khususnya dalam konteks pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Berdiri dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak anak, KPAI memiliki peran besar dalam penegakkan dan perlindungan HAM bagi anak-anak di Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga HAM karena penegakkan HAM juga berhubungan dengan konstitusionalitas hukum. Lembaga ini mendapatkan mandat untuk melakukan judicial review atas undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, termasuk apabila ada undang-undang yang melanggar HAM.
Melalui lembaga-lembaga tersebut, perlindungan HAM di Indonesia dapat terjaga. Secara umum, peran mereka dapat dirangkum menjadi tiga, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penegakkan hukum untuk memastikan bahwa HAM di Indonesia dilindungi dan dihormati. Setiap lembaga memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri dalam pelaksanaannya, namun semua berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan dan penegakkan HAM bagi setiap warga negara.
