Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum tertinggi dalam struktur hukum Indonesia. Produk-produk hukum di Indonesia harus berlandaskan UUD 1945 karena berkedudukan sebagai “Konstitusi” atau “Dasar Hukum Tertinggi” di negara ini.
Konstitusi: Dasar Hukum Tertinggi
Sebagai konstitusi atau hukum dasar, UUD 1945 menjadi titik tolak hukum yang utama dalam menentukan bentuk dan struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan asas check and balances. Konstitusi adalah supremasi hukum yang menjadi landasan utama dalam segala bentuk kebijakan hukum, dan tidak ada satu pun hukum atau regulasi di Indonesia yang boleh bertentangan dengan konstitusi.
Fungsi dan Peran UUD 1945
UUD 1945 memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam pengaturan negara, antara lain:
- Alat Kontrol Kekuasaan Negara: Sebagai hukum dasar, UUD 1945 bertugas sebagai pengendali penuh terhadap keputusan dan langkah politik negara. Dengan ini, setiap produk hukum yang dihasilkan dapat ditinjau dan dipastikan tidak melanggar konstitusi.
- Pembatas Kekuasaan Negara: Konstitusi adalah alat pembatas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun, termasuk oleh pemerintah.
- Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan: UUD 1945 menjadi landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kesimpulan
Setiap produk hukum di Indonesia harus selalu berlandaskan kepada UUD 1945. Hal ini karena UUD 1945 berkedudukan sebagai konstitusi atau dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap regulasi, kebijakan, ataupun produk hukum lainnya haruslah selaras dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
