Sebuah pemerintahan demokratis memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk pemerintahan lain. Salah satu Indikator terpenting dari pemerintahan demokratis adalah sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga yang berbeda dalam pemerintahan. Hal ini sering dirujuk sebagai sistem “trias politica”, sebuah istilah yang dicetuskan oleh Charles Montesquieu, seorang ahli filsafat dan ilmu politik asal Prancis.
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
Dalam pemerintahan demokratis, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kekuasaan legislatif yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudisial diberikan kepada pengadilan dan hakim untuk mengadili dan memutuskan hukum.
Praktek Pembagian Kekuasaan: Studi Kasus Amerika Serikat
Negara yang menonjol dalam menerapkan sistem pembagian kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Sebagai demokrasi perwakilan konstitusional, Amerika Serikat secara jelas membagi kekuasaannya menjadi tiga cabang: eksekutif (Presiden), legislatif (Kongres), dan yudisial (Mahkamah Agung).
- Eksekutif: Presiden Amerika Serikat adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan hukum yang diberikan oleh Kongres, serta mengelola operasi sehari-hari pemerintah.
- Legislatif: Kongres AS terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.
- Yudisial: Mahkamah Agung AS merupakan pengadilan tertinggi dan memiliki kekuasaan yudisial. Mahkamah Agung bertugas memutuskan segala perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Konstitusi Amerika.
Sistem pembagian kekuasaan ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu badan atau individu punya otoritas absolut. Setiap cabang kekuasaan memiliki “check and balances” terhadap cabang lainnya, sehingga tercipta keseimbangan yang memungkinkan demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan elemen penting dalam pemerintahan demokratis, dimana Amerika Serikat merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan sistem tersebut.
