Tanah longsor yang terjadi pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan kerugian hampir seratus miliar rupiah telah menjadi topik hangat dan bahan perdebatan di kalangan warga. Pemerintah kota mengatributkan peristiwa ini ke alam, sementara warga menilai ini sebagai kesalahan pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tata ruang kota. Pasca longsor, banyak pertanyaan yang terlontar mengenai siapa yang sebenarnya diberitakan dalam teks berita ini.
Pemerintah kota tampaknya menjadi target utama kritik. Mereka dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus tata ruang dan menjaga lingkungan kota. Namun, peristiwa longsor ini menujukkan kegagalan mereka dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.
Warga juga ikut menjadi subjek berita ini. Mereka adalah pihak yang paling terdampak secara langsung oleh peristiwa ini, mengalami kerugian harta benda dan mungkin juga korban jiwa. Warga mempertanyakan kualitas penegakan aturan dan peraturan tata ruang oleh pemerintah kota, serta adanya indikasi bahwa pengawasan dan konservasi lingkungan oleh pemerintah kota kurang memadai.
Longsor sendiri, yang dipandang sebagai ‘bencana alam’, juga menjadi pusat perhatian berita ini. Meski biasanya, longsor dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol manusia, dalam kasus ini, beberapa pihak berpendapat bahwa tanah longsor adalah hasil dari kelalaian manusia, khususnya kelalaian dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
Dengan demikian, siapa yang diberitakan dalam teks berita ini? Dengan menggali teks berita secara lebih mendalam, tampaknya pemerintah kota, warga, dan tanah longsor itu sendiri menjadi fokus utama. Pemerintah kota dan warga menjadi subjek berita ini karena mereka adalah pihak-pihak yang berada dalam posisi dapat mencegah atau setidaknya meminimalisasi dampak longsor tersebut, sementara tanah longsor menjadi fokus karena merupakan peristiwa yang memicu ketegangan dan perdebatan ini.
