Sistem ekonomi sosialis merupakan sebuah sistem kegiatan ekonomi dimana produksi dan distribusi barang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata, tanpa adanya perbedaan kelas dan kesenjangan sosial yang signifikan. Meski sistem ini tampak ideal, ternyata hanya sedikit negara di dunia modern ini yang masih menjalankan sistem ekonomi sosialis. Berikut ini adalah beberapa negara tersebut:
Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok adalah contoh utama dari negara modern yang masih menerapkan sistem ekonomi sosialis. Namun, sebenarnya Tiongkok telah mulai beralih ke sistem ekonomi pasar sejak era 1980-an melalui reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Walaupun demikian, pemerintah masih memiliki kendali penuh atas perusahaan-perusahaan besar dan vital di negara tersebut.
Republik Sosialis Kuba
Kuba juga merupakan negara yang masih menjalankan sistem ekonomi sosialis. Namun, reformasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan sektor swasta yang semakin berkembang di negara ini. Meski begitu, pemerintah masih mendominasi ekonomi Kuba dengan memiliki dan mengoperasikan sebagian besar sarana produksi.
Republik Sosialis Vietnam
Pemerintah Vietnam juga menjalankan sistem ekonomi sosialis, meski ikut mengadopsi elemen-elemen ekonomi pasar sejak tahun 1986 melalui reformasi Doi Moi. Saat ini, negara ini berjuang untu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan tingkat hidup rakyatnya.
Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara)
Korea Utara merupakan negara terakhir di daftar ini yang menerapkan sistem ekonomi sosialis secara ketat. Pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Kim Jong-un mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi.
Dalam perkembangannya, banyak negara yang bergerak dari sistem ekonomi sosialis ke sistem kapitalis atau pasar, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Hal ini terutama disebabkan oleh tantangan-tantangan yang kerap dihadapi negara-negara sosialis, seperti kurangnya efisiensi dan inovasi, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kontrol pemerintah dan kebebasan individu.
