Peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum yang perlu dihormati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Namun, apa yang sebaiknya dilakukan jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi rakyat? Berikut adalah beberapa langkah atau sikap yang bisa diambil:
1. Memberikan Edukasi
Edukasi terhadap masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting. Besarnya potensi masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan ini bisa menjadi alasan mengapa aspirasinya tidak sejalan. Jadi, upaya pertama adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat.
2. Aktivisme Sosial dan Petisi
Jika masyarakat sudah paham dan tetap merasa bahwa peraturan tersebut tidak berpihak kepada mereka, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah membuat sebuah petisi atau melakukan aksi sosial yang sehat dan berlandaskan hukum sebagai bentuk ekspresi. Petisi dapat dibuat melalui platform online yang sudah banyak tersedia dan kemudian dikumpulkan untuk disampaikan kepada pihak berwenang.
3. Dialog dan Diskusi Publik
Sebuah diskusi terbuka antara masyarakat, perwakilan pemerintah, dan pihak yang terkait dapat menjadi solusi yang efektif. Melalui dialog, kedua pihak dapat menyampaikan argumen mereka dan berusaha menemukan solusi.
4. Bekerja dengan Warga Negara dan Organisasi Sipil
Bekerjasama dengan organisasi sipil dan individu yang berpengaruh dapat membantu masyarakat membangun sebuah kampanye yang efektif. Beberapa organisasi memiliki akses ke sumber daya dan jaringan yang bisa membantu dalam mengampanyekan perubahan peraturan.
5. Proses Hukum
Jika semua upaya di atas telah dilakukan dan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap merugikan, maka langkah terakhir yang bisa diambil adalah melalui proses hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (4) secara jelas memberikan hak setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum apabila hak-hak konstitusionalnya merasa dilanggar oleh penerapan suatu undang-undang atau peraturan lainnya.
Ingatlah bahwa walaupun perundang-undangan itu penting, tapi aspirasi rakyat juga tak kalah penting. Oleh sebab itu, jika peraturan perundang-undangan yang ada dirasa tidak adil atau tidak sesuai, maka warga negara memiliki hak untuk berusaha mengubahnya melalui cara-cara yang demokratis dan damai.
