Perumusan dasar negara dalam sejarah Indonesia tidak lepas dari dua tokoh besar: MR Soepomo dan IR Soekarno. Kedua tokoh ini memiliki peranan kunci dengan pemikiran dan pandangan mereka yang ikut membentuk landasan negara. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi besar, terdapat beberapa perbedaan pokok dalam pemikiran kedua tokoh ini.
Pemikiran MR Soepomo
MR Soepomo dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan negara integralistik. Ia berpendapat bahwa negara harus memiliki wewenang penuh atas individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Menurut MR Soepomo, negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Individu dan masyarakat hanyalah bagian dari negara tersebut.
Pemikiran MR Soepomo sangat dipengaruhi oleh filosofi Jawa, di mana konsep gotong-royong dan kebersamaan sangat ditekankan. Ia menganggap negara lebih dari sekadar organisasi politik, tetapi sebagai wujud dari kehidupan bersama yang mencakup semua aspek, termasuk agama, hukum, dan sosial ekonomi masyarakat.
Pemikiran IR Soekarno
Di sisi lain, IR Soekarno memiliki visi yang berbeda. Ia dikenal sebagai pendukung sistem demokrasi terpimpin. Soekarno percaya pada pentingnya kemerdekaan dan kebebasan individu, jauh berbeda dari konsep integralistik yang digagas oleh Soepomo.
Soekarno membayangkan suatu negara di mana rakyat memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Baginya, demokrasi terpimpin adalah bentuk pemerintahan yang dapat melindungi hak individu sekaligus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Kesimpulan
Perbedaan pokok pemikiran MR Soepomo dan IR Soekarno dalam perumusan dasar negara terletak pada pandangan mereka terhadap peran negara dan individu. Soepomo menekankan pada negara integralistik di mana negara memiliki peran dominan, sedangkan Soekarno lebih menekankan pada pentingnya kemerdekaan dan kebebasan individu dalam sistem demokrasi terpimpin.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya yaitu perbedaan pokok pemikiran mereka terletak pada bagaimana mereka memandang hubungan antara negara, masyarakat, dan individu. Di satu sisi, Soepomo melihat negara sebagai entitas yang dominan dan masyarakat serta individu sebagai bagian dari negara tersebut. Di sisi lain, Soekarno memandang bahwa negara harus melindungi hak individu dan memberikan ruang untuk kebebasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
