Demokrasi liberal, sebuah sistem politik yang menekankan pada kebebasan dan hak individu, sering menjadi referensi bagi banyak bangsa dalam membentuk tatanan pemerintahannya. Dalam demokrasi liberal, kerja sama antara unsur-unsur pemerintahan menjadi kunci utama. Khususnya antara kabinet dan DPR dalam pembentukan kebijakan.
Mengapa Kabinet Harus Membuat Kebijakan Yang Sejalan Dengan DPR?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sementara itu, kabinet sebagai pihak eksekutif juga berperan dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Dalam sistem demokrasi liberal, ada beberapa alasan mengapa kabinet perlu membuat kebijakan yang sejalan dengan DPR.
Mewujudkan Keseimbangan Kekuasaan
Demokrasi liberal dikenal dengan prinsip check and balances atau sistem pengecekan dan keseimbangan. Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam struktur pemerintahan harus saling mengecek dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kabinet yang membuat kebijakan sejalan dengan DPR berarti ada upaya untuk mewujudkan keseimbangan ini. Kabinet tidak bisa bertindak semena-mena karena harus mempertimbangkan pandangan dan keinginan DPR.
Merefleksikan Kehendak Rakyat
DPR merupakan perwakilan rakyat, mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Jika kabinet membuat kebijakan sejalan dengan DPR, ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menjalankan kehendak rakyat. Inilah salah satu bentuk penerapan demokrasi yang ideal, di mana pemerintah bertindak berdasarkan mandat dari rakyatnya.
Mencegah Konflik Kepentingan
Dengan membuat kebijakan yang sejalan dengan DPR, dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan antara kabinet dan legislatif. Konflik kepentingan sering menjadi sumber ketidakstabilan politik yang akhirnya dapat menghambat proses pemerintahan dan pembangunan nasional.
Kesimpulan
Jadi, jawabannya apa? Kabinet pada masa demokrasi liberal harus membuat kebijakan yang sejalan dengan DPR karena hal ini akan mewujudkan keseimbangan kekuasaan, merefleksikan kehendak rakyat, dan mencegah konflik kepentingan. Langkah ini akan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan secara efisien, efektif, dan demokratis.
