Dalam sistem hukum pidana, pelaku pelanggaran pidana hanya dapat dituntut jika memenuhi beberapa kriteria serupa yang menjadi landasan dalam memberlakukan sanksi hukum. Kriteria-kriteria ini meliputi kebenaran kesalahan, pemenuhan unsur tindak pidana, bukti yang cukup, dan dukungan minimal dalam proses hukum.
Pembuktian Kesalahan
Sebelum seseorang dapat dituntut atas pelanggaran pidana, pertama kali harus dibuktikan bahwa mereka benar-benar bersalah. Kesalahan ini dibuktikan melalui proses pengumpulan dan penyampaian bukti yang menunjukkan pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, pelaku harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar hukum, atau setidaknya mereka harus memiliki alasan yang meyakinkan bahwa tindakan mereka adalah ilegal.
Unsur-unsur Tindak Pidana
Selanjutnya, pelaku harus diketahui telah memenuhi semua unsur pembentuk tindak pidana yang disangkakan. Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana memiliki ‘unsur’ atau komponen kunci yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dituntut karena melanggarnya. Misalnya, untuk dibebankan dengan pencurian, pelaku harus memiliki niat untuk mengambil properti orang lain tanpa izin.
Bukti yang Cukup
Selain itu, penuntutan pelaku pelanggaran pidana memerlukan barang bukti yang cukup. Ini berarti bahwa ada bukti fisik atau lisan yang mendukung klaim bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang disangkakan. Bukti ini bisa berupa rekaman video, saksi mata, bukti forensik, atau penyataan dari pelaku sendiri.
Dukungan Minimal
Akhirnya, proses penuntutan membutuhkan dukungan minimal dari bukti dan kesaksian. Ini bukan berarti bahwa hanya butuh sedikit bukti untuk menyatakan seseorang bersalah, melainkan berarti bahwa ada minimum jumlah bukti dan kesaksian yang diperlukan untuk membuka kasus dan melanjutkan dengan proses hukum.
Dengan demikian, seseorang hanya dapat dituntut atas pelanggaran pidana jika mereka benar-benar bersalah, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan tersebut, dan memenuhi persyaratan minimal untuk dukungan bukti dan kesaksian. Proses ini menunjukkan perlunya pelaksanaan hukum yang adil dan tepat.
