Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Biasa disingkat dengan UUD 1945, adalah hukum dasar tertulis (constitutie) yang menjadi dasar hukum berlakunya Konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. Pembukaan UUD 1945 menjadi bagian yang sangat penting dan mengandung makna filosofis dalam inti paham konstitusi Indonesia.
Bagian pembukaan dari UUD 1945 ini mengandung berbagai dalil, termasuk dalil subjektif. Dalil subjektif adalah pandangan atau prasangka yang muncul berdasarkan persepsi individu atau kelompok tertentu terhadap suatu hal. Dalam konteks pembukaan UUD 1945, dalil subjektif memberikan penegasan terhadap landasan negara dan visi serta misi bangsa.
Dalil subjektif dalam pembukaan UUD 1945 memberikan pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah fakta yang menjadi asas demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, pernyataan ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilu.
Kedua, pernyataan ini juga memberikan penegasan terhadap fungsi dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu. MPR menjadi tempat bagi rakyat untuk melakukan perwujudan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Sintesis dari dalil subjektif dalam pembukaan UUD 1945 adalah adanya landasan berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada tanggung jawab dan amanat rakyat. Rakyat diharapkan dapat melaksanakan, memantau, dan mengontrol jalannya pemerintahan.
Keberadaan dalil subjektif dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan preferensi terhadap penerapan sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Ini berarti bahwa pemerintah harus senantiasa mengedepankan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Jadi, jawabannya apa? Dalil subjektif dalam pembukaan UUD 1945 memberikan pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan ini adalah penegasan kuat terhadap filosofi bangsa Indonesia, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan mencerminkan esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
