Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki tujuan nasional yang secara eksplisit mengutamakan penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tujuan nasional ini tercermin dalam bidang politik dan hukum, salah satu dari empat bidang yang telah ditetapkan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila dan Penegakkan Hukum
Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, serta sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencakup unsur penegakkan hukum yang adil bagi semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi, politik, sosial, maupun agama dan suku. Kedua sila ini menjadi dasar dalam penyusunan hukum dan kebijakan serta perlakuan hukum yang adil dan merata.
GBHN dan Penegakkan Hukum
Dalam GBHN, penegakkan hukum yang adil dan merata juga menjadi salah satu tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam GBHN 1998, misalnya, penegakkan hukum yang adil dan merata ditekankan sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dan memerangi korupsi.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Tujuan nasional dalam penegakkan hukum tanpa pandang bulu ini juga tercermin dalam empat pasal dari pembukaan UUD 1945, yang mengedepankan tegaknya hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kesimpulan
Penegakkan hukum tanpa pandang bulu yang merupakan tujuan nasional Indonesia telah tertanam dalam berbagai instrumen hukum dan legal, seperti Pancasila, GBHN dan UUD 1945. Tujuan ini diharapkan dapat menguatkan hukum dan pengadilan dalam memberikan putusan dan tindakan hukum yang fair, proporsional dan sama bagi semua pihak tanpa kekecualian. Indonesia berkomitmen menegakkan hukum bagi siapa saja yang bersalah demi mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak dalam mendorong efektivitas penegakan hukum tanpa pandang bulu di Indonesia.
