PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerjasama antarbangsa dan memajukan hak asasi manusia. Setiap negara anggota memiliki kebebasan untuk menentukan apakah ia akan tetap menjadi bagian dari organisasi ini atau tidak. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia membuat keputusan radikal untuk keluar dari PBB. Tetapi apa alasan di balik keputusan ini?
Faktor utama yang mendorong keputusan Indonesia adalah konflik dan ketidaksetujuan politik dengan Malaysia, yang dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Salah satu peristiwa puncaknya adalah penolakan PBB terhadap proposal Indonesia untuk membahas persoalan Malaysia dalam sidang Majelis Umum PBB.
Indonesia melihat penolakan ini sebagai bukti bahwa PBB secara subjektif berpihak kepada Malaysia dan negara-negara Barat lainnya yang mendukungnya. Indonesia merasa dikhianati dan tidak dilayani dengan adil oleh organisasi internasional ini.
Momentum ini menambah rasa frustrasi Indonesia terhadap PBB, yang dianggapnya telah gagal melindungi kepentingan negara-negara non-barat dan negara berkembang. Pemerintah Indonesia saat itu menilai, keanggotaannya di PBB tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan permasalahan-permasalahannya. Sebagai akibatnya, pada 7 Januari 1965, Presiden Sukarno memutuskan untuk menarik Indonesia dari keanggotaan PBB.
Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, karena Indonesia menjadi negara pertama yang memilih untuk keluar dari PBB. Meskipun mendapat kritik dari banyak negara, Indonesia tetap bertekad dengan keputusannya sampai akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung pada tahun 1966.
Jadi, jawabannya apa? Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah ketidakpuasan dan frustrasi terhadap pandangan dan kebijakan PBB yang dianggap tidak imparcial dan tidak adil, khususnya dalam menangani konflik Indonesia-Malaysia. Situasi ini memperparah persepsi negatif Indonesia terhadap PBB dan akhirnya mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan radikal untuk meninggalkan PBB.
