Jika terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden meninggal dalam waktu bersamaan, ketentuan tentang siapa yang akan menggantikan tugas kenegaraan mereka jelas diatur dalam undang-undang dan konstitusi negara. Dalam konteks Indonesia, peraturan tersebar ini diatur dalam UUD 1945 pasal 22B ayat (2) serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Line Suksesi Kepemimpinan
Jika presiden dan wakil presiden Indonesia mangkat atau tidak dapat melakukan tugasnya dalam waktu bersamaan, maka pemimpin sementara akan diambil alih oleh Menteri Luar Negeri.
Mengapa Menteri Luar Negeri?
Mengapa Menteri Luar Negeri menjadi yang pertama dalam urutan suksesi kepemimpinan ini? Jawabannya terletak pada tanggung jawab besar yang sudah ada dalam tugas dan wewenangnya. Menteri Luar Negeri adalah posisi yang secara khusus ditugaskan untuk memimpin dan mengkoordinasikan urusan kenegaraan di panggung internasional. Mereka beroperasi di puncak diplomasi dan juga sering terlibat dalam negosiasi tingkat tinggi dan situasi sensitif. Oleh karena itu, sifat pekerjaannya yang strategis dan pengetahuan mendalam tentang urusan negara membuat mereka dipersiapkan untuk mengambil alih tugas Presiden dan Wakil Presiden jika diperlukan.
Fungsi dan Peran Pemimpin Sementara
Pemimpin sementara ini memiliki tugas untuk memimpin negara dan menjalankan roda pemerintahan tanpa hambatan. Fungsi dan peran mereka sangat penting untuk memastikan transisi kepemimpinan yang mulus dan stabilitas politik dalam situasi krisis.
Meski begitu, perlu diingat bahwa posisi ini bersifat sementara. Pemimpin sementara akan menjalankan tugas sampai pemilihan presiden berikutnya, yang harus diselenggarakan paling lambat 30 hari setelah kekosongan posisi.
Kesimpulan
Meski situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan sangat jarang terjadi, pengetahuan tentang proses dan aturan suksesi kepresidenan sangat penting. Hal ini membantu mempersiapkan negara dalam menghadapi berbagai situasi dan menjamin kelancaran dan kestabilan dalam menjalankan roda pemerintahan.
