Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memegang peran penting. Peran dan fungsi mereka diatur dalam UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD dapat dijelaskan melalui kerjasama mereka dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik.
DPR dan DPD merupakan dua komponen dari MPR. Menurut Pasal 2 UUD 1945, MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, secara kelembagaan, MPR, DPR, dan DPD saling terkait dan memberikan masukan satu sama lain dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik.
Dalam proses legislasi, DPR memiliki peran penting untuk membentuk undang-undang bersama Presiden (Pasal 20 UUD 1945), sedangkan DPD memiliki hak untuk berpartisipasi (Pasal 22D UUD 1945). Meskipun begitu, dalam masalah tertentu yang berkaitan dengan daerah, DPD memiliki hak untuk mengusulkan hal tersebut kepada DPR (Pasal 22D ayat 2 UUD 1945).
Di lain pihak, MPR memiliki wewenang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik besar. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan bahkan memberhentikannya dalam kondisi tertentu (Pasal 3B UUD 1945).
Secara umum, hubungan kelembagaan antara MPR, DPR, dan DPD dalam praktik ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. DPR dan DPD sebagai bagian dari MPR memberi kontribusi dalam pembuatan kebijakan publik dan perundang-undangan, sementara MPR dengan wewenangnya memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan pengambilan keputusan politik besar.
Jadi, jawabannya apa? Hubungan kelembagaan antara MPR dan lembaga DPR/DPD dalam praktik ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hubungan kerjasama dalam berbagai aktivitas seperti legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik. Mereka saling terkait dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis.
