Orde Baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Waktu itu dikenal dengan stabilitas politik dan ekonomi yang relatif, tetapi juga dikenal karena penindasan politik dan kurangnya demokrasi. Dalam mengeksplorasi mengapa kedaulatan rakyat hampir tidak berkembang atau bahkan tidak ada selama masa pemerintahan Orde Baru, berikut beberapa faktor penting yang berperan.
1. Centralisasi Kekuasaan
Pemerintahan Orde Baru sangat terpusat dan bersifat otoriter, di mana kekuasaan sebagian besar berada di tangan Presiden Soeharto dan lingkaran intinya. Ini berarti bahwa tidak ada banyak ruang untuk partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai elemen kunci dalam sebuah demokrasi, hampir tidak ada dalam konteks ini.
2. Represi Politik
Orde Baru dikenal karena metode penumpasan politiknya. Banyak organisasi politik dan individu yang dinilai berpotensi mengancam stabilitas rezim dilarang atau dibungkam. Ini membuat kedaulatan rakyat sulit berkembang karena nuansa ketakutan dan intimidasi yang ditimbulkan membuat banyak orang enggan berpartisipasi dalam aktivitas politik.
3. Kontrol Media
Media merupakan saluran penting untuk ekspresi politik dalam masyarakat. Namun, selama Orde Baru, media ditekan dan disensor secara ketat. Dengan kontrol ini, rakyat dipaksa menerima informasi dan pandangan yang disukai oleh rezim, yang membatasi ruang diskusi, kritik, dan partisipasi politik.
4. Manipulasi Sistem Pemilu
Meski ada pemilu selama Orde Baru, proses ini banyak dikritik karena kurang transparan dan adil. Golongan Karya, partai politik yang didukung Soeharto, selalu menang dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara adil dan bebas direduksi oleh manipulasi dan teknik pengawasan pemilu.
Secara keseluruhan, Orde Baru dikenal sebagai periode rezim otoriter yang mengekang hak-hak politik rakyat dengan cara yang luas dan sistematis. Inilah sebabnya kedaulatan rakyat hampir tidak berkembang dan bahkan hampir tidak ada selama era ini. Meski demikian, penekanan ini akhirnya memicu gelombang protes dan gerakan reformasi di akhir 1990-an, yang memaksa Soeharto turun dari kekuasaan dan membuka jalan menuju Indonesia yang lebih demokratis.
