Kedaulatan merupakan asas pokok dalam sistem konstitusional negara Indonesia, yang diindahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebuah negara dikatakan berdaulat apabila mempunyai kekuasaan tunggal dan tertinggi yang tidak dapat direkayasa oleh otoritas lain. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2, sebelum diamandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, begitulah adanya perubahan, secara dinamik konstitusi mengalami serangkaian amandemen dan telah mengubah pemahaman tersebut. Kini, dalam konteks Indonesia, penafsiran tentang pelaksanaan rakyat berdaulat telah berubah. Kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Lantas apa yang menyebabkan hal tersebut?
Proses Amandemen UUD 1945
Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadinya pada konstitusi Indonesia. MPR dalam posisinya sebagai lembaga pemegang kekuasaan tinggi brubah juga. Amandemen UUD 1945 dimulai sejak tahun 1999 dan berakhir pada 2002. Proses ini berlangsung dalam empat tahap, dan mengubah banyak hal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hasil Amandemen dan Peran MPR
Hasil dari amandemen tersebut adalah perubahan pada struktur dan fungsi MPR. Jika sebelumnya MPR sebagai lembaga paling tinggi dalam negara yang memegang kekuasaan negara, sejalan dengan amandemen keempat UUD 1945, kewenangan MPR semakin berkurang.
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, kedaulatan tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara lainnya, yakni presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan mahkamah konstitusi, dengan mekanisme yang lebih kompleks.
Kesimpulan
Amandemen pada UUD 1945 mengubah cara pandang tentang bagaimana kedaulatan rakyat harus dilaksanakan. MPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi di negara kurang lebih menjadi lembaga dengan kewenangan yang terbatas. Kini, penegak kedaulatan rakyat bukan hanya MPR, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya. Namun, peran MPR sebagai wadah perwakilan rakyat tetap tidak diragukan. Meskipun peran dan fungsinya telah berubah, MPR tetap menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
