Berbicara tentang UUD 1945, kita melibatkan diri dalam diskusi yang panjang tentang kehidupan berpolitik dan pemahaman konstitusional dalam sejarah Indonesia. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Menguras makna dari definisi tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dipandu dan dilaksanakan. ‘Kedaulatan,’ atau hak mutlak dan tak terbatas, dititipkan kepada rakyat- sebuah konsep yang nampaknya menjadi fondasi bagi demokrasi. Namun, pertanyaan yang lebih rinci bisa menjadi lebih kompleks: Dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, yang merupakan lembaga tertinggi negara adalah?
Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dianggap sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah. Sebagai lembaga tertinggi, MPR memegang tanggung jawab tinggi dalam menentukan arah kebijakan negara dan penyusunan serta perubahan UUD.
Dalam konteks ini, konsepsi ‘lembaga tertinggi negara’ mengacu pada badan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahan. MPR sebelum amandemen memiliki fungsi dan wewenang yang sangat penting dan luas. Lembaga ini tidak hanya memiliki hak untuk merumuskan dan mengubah UUD, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan UUD itu sendiri.
Namun, perlu dipahami bahwa berbicara tentang ‘lembaga tertinggi’ dalam konteks UUD 1945 sebelum amandemen bukanlah masalah statis dan tak berubah. Sejarah Indonesia telah menunjukkan serangkaian perubahan konstitusional dan politik yang berdampak pada posisi dan peran MPR dalam struktur pemerintahan.
Oleh karena itu, berbicara tentang ‘lembaga tertinggi negara’ adalah diskusi yang terus bergerak dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia. Apapun pendekatan yang kita pilih untuk memahami topik ini, kita harus selalu berusaha untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan pertanyaan dan jawaban kita dalam konteks situasi sejati saat ini dan masa depan.
Jadi, jawabannya apa? Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
