Indonesia memiliki sistem perundang-undangan yang cukup kompleks, mencakup produk hukum di tingkat nasional dan daerah. Produk perundang-undangan ini dihasilkan oleh berbagai institusi penyelenggara negara dan memiliki peranan yang saling melengkapi dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan sejahtera. Berikut merupakan daftar produk perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Produk Perundang-undangan Nasional
Product perundang-undangan nasional dihasilkan oleh lembaga-legislative, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat, meliputi:
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan produk hukum tertinggi di Indonesia yang berisi tentang dasar dan tujuan negara, serta pengaturan mengenai struktur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
- Undang-Undang (UU): Mengatur berbagai bidang kehidupan dan norma-norma yang mengikat masyarakat, dikeluarkan oleh DPR dan Presiden.
- Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang secara lebih rinci.
- Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Instruksi Presiden (Inpres): Instruksi dari Presiden untuk melaksanakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Keputusan Presiden (Keppres): Keputusan yang ditetapkan Presiden terkait hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma): Merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewenangannya dalam bidang yudikatif.
Produk Perundang-undangan Daerah
Produk perundang-undangan daerah dikeluarkan oleh lembaga-legislative, eksekutif, dan yudikatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:
- Peraturan Daerah (Perda): Mengatur bidang-bidang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah, dikeluarkan oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub): Produk hukum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) secara lebih rinci di tingkat provinsi.
- Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali): Produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota.
- Keputusan Gubernur (Kepgub): Merupakan keputusan yang dibuat oleh Gubernur terkait hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya.
- Keputusan Bupati/Walikota (Kepbup/Kepwali): Merupakan keputusan yang dibuat oleh Bupati/Walikota terkait hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya.
Jadi, jawabannya apa? Produk perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Gubernur, serta Keputusan Bupati/Walikota.
