UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Pada kenyataannya, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) membutuhkan keterlibatan yang lebih luas daripada yang ditunjukkan oleh perumusan UUD. Dalam sistem hukum dan demokrasi, partisipasi langsung masyarakat sangat penting untuk membentuk kebijakan dan hukum yang adil, efektif, dan berkualitas. Jadi, bagaimana RUU dapat menampung pendapat masyarakat?
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Untuk mencapai representasi maksimal dari keberagaman pemikiran, keyakinan, dan kepentingan masyarakat, seringkali perlu dilakukan penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Metode ini mencakup:
- Forum Publik: Organisasi forum publik yang memungkinkan anggota masyarakat berdiskusi dan merumuskan sikap terhadap topik tertentu. Penjaringan aspirasi ini juga dapat dilakukan melalui seminar publik atau diskusi panel.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM dan organisasi non-pemerintah lainnya seringkali membantu menjembatani jurang antara masyarakat sipil dan badan pemerintahan. Mereka dapat berperan penting dalam penjaringan aspirasi dan mengadvokasi perubahan hukum.
- Media Sosial dan Online: Dalam era digital, penjaringan aspirasi dari masyarakat juga bisa dilakukan secara online. Survei online, konsultasi publik, dan platform lainnya dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik publik.
- Konsultasi Langsung: Metode lainnya adalah melalui konsultasi langsung antara masyarakat dan perwakilan pemerintahan. Metode ini tidak hanya melibatkan ormas atau LSM, namun juga individu dan kelompok lainnya.
- Fasilitas Publik: Fasilitas seperti perpustakaan, pusat komunitas, atau sekolah yang dapat digunakan sebagai titik pertemuan untuk diskusi publik tentang RUU.
Melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, dapat membantu legislator dalam menampung beragam pendapat dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Proses ini penting bagi kualitas dan legitimasi suatu RUU.
Jadi, jawabannya apa? Agar RUU dapat menampung pendapat masyarakat, para legislator dan pembuat kebijakan perlu melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, baik melalui forum publik, LSM, media online, konsultasi langsung, atau fasilitas publik. Segala bentuk partisipasi dari masyarakat sangat berguna dan perlu dihargai dalam proses legislasi.
