Menjadi warga negara baru tentu memerlukan persyaratan dan proses yang panjang dan rumit. Untuk menjadi warga negara Indonesia, warga negara asing harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu sebelum berhak mendaftarkan diri. Sebagai negara yang besar dan beraneka ragam, Indonesia menjadi tujuan banyak warga asing yang ingin menetap dan menjadi bagian dari masyarakatnya.
Berumur: Peraturan Undang-Undang
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh warga negara asing adalah batas usia. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus berumur minimal 21 tahun dan atau sudah pernah menikah.
Hukum ini berlaku untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan hak oleh minoritas. Dengan batas umur ini, Indonesia memastikan bahwa warga baru yang masuk sudah dewasa, mapan, dan mampu membantu negara ini berkembang lebih lanjut.
Persyaratan Lainnya
Selain usia, penting untuk dicatat bahwa ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh warga negara asing. Mereka juga harus:
- Tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.
- Memiliki pekerjaan tetap dan membuat pendapatan yang cukup untuk hidup.
- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan suatu kejahatan.
- Bayar biaya dalam jumlah yang ditentukan oleh pemerintah.
Proses dan Prosedur
Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, proses selanjutnya adalah mengajukan permohonan menjadi warga negara ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Proses ini memerlukan dokumentasi lengkap dan akan melewati serangkaian evaluasi sebelum akhirnya disetujui oleh Presiden.
Menjadi bagian dari populasi Indonesia adalah proses berharga yang bukan hanya based on umur. Warga negara asing harus memenuhi berbagai kriteria lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar dapat berkontribusi kepada negara dengan baik. Untuk lebih jelasnya, sangat disarankan untuk konsultasi lebih lanjut dengan ahli hukum atau badan berwenang terkait.
