Kedaulatan adalah konsep penting dalam sistem pemerintahan, yang menunjukkan kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Di berbagai negara, kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai suatu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Ini juga tercermin dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara yang dihasilkan oleh rakyat dan merupakan fondasi hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Pertanyaan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari…” merujuk pada salah satu prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam konstitusi suatu negara: kedaulatan rakyat.
Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis, menciptakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 sebagai landasan hukum bagi pemerintahan. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk konsep kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia. Bunyi yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut merupakan salah satu pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Implikasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Politik dan Pemerintahan
Dalam sistem demokratis, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara periodik. Melalui Pemilu, warga negara yang memenuhi syarat akan mengekspresikan hak suaranya untuk memilih perwakilan mereka di legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, kekuasaan politik dan pemerintahan menjadi refleksi dari kehendak rakyat.
Adanya kedaulatan rakyat juga berarti bahwa pemerintah harus senantiasa bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan merespons kebutuhannya seoptimal mungkin. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Perlindungan Hak-Hak Dasar Rakyat dalam UUD
Sebagai konstitusi negara, UUD juga mengatur hak-hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia (HAM) seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. UUD menjamin hak-hak ini sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dan bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara.
Penutup
Kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya menurut UUD merupakan prinsip dasar dalam sistem demokratis dan menggambarkan bagaimana kekuasaan tertinggi diberikan kepada rakyat sebagai fondasi pemerintahan. Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kepentingan rakyat, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat menjadi jaminan bagi pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
