Dalam hukum, terdapat dua jenis hukum yang perlu dikenali, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis seperti peraturan, undang-undang, konstitusi, dan lain sebagainya sangat jelas dan eksplisit tentang sanksi apa yang akan diterima jika ada pelanggaran. Namun, bagaimana dengan hukum yang tidak tertulis?
Hukum yang tidak tertulis ini bisa merujuk pada norma-norma sosial, etika, adat istiadat dan kode etik dalam suatu organisasi atau masyarakat. Pelanggaran atas hukum ini, meski tidak menjurus pada sanksi hukum formal, tetap memiliki dampak yang signifikan.
Konsekuensi Sosial
Konsekuensi utama dari melanggar hukum yang tidak tertulis biasanya berupa sanksi sosial. Sanksi ini bisa berupa ostracisme, di mana individu yang melanggar hukum tersebut diasingkan oleh masyarakatnya. Dalam konteks organisasi atau persekutuan kerja, pelanggar bisa kehilangan kepercayaan rekan kerja, atau bahkan diberhentikan.
Perlakuan Adil
Sementara hukum yang tertulis melindungi individu dari perlakuan yang adil, pelanggaran hukum yang tidak tertulis dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan karakter seseorang. Perlakuan yang tidak adil dan merugikan dapat diberikan kepada individu tersebut baik dalam setting profesional maupun personal.
Potensi Sanksi Hukum
Meski hukum yang tidak tertulis biasanya tidak memiliki sanksi hukum formal, ada kasus dimana hukum yang tidak tertulis ini tumpang tindih dengan hukum yang tertulis. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, diskriminasi atau pelecehan yang berbasis pada norma sosial tertentu bisa dikenakan sanksi hukum formal.
Kesimpulan
Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hukum yang tidak tertulis dapat beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan norma etika di mana pelanggaran tersebut terjadi. Meski seringkali tidak dikenakan sanksi hukum formal, dampak sosial dan profesional dari pelanggaran ini bisa sangat serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum yang tidak tertulis seperti kita menghormati hukum yang tertulis.
