Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Faktanya, konsep demokrasi secara mendalam telah tertanam dalam Pancasila, yaitu ideologi Negara Indonesia. Pancasila, selaku landasan kokoh Negara Indonesia, mengandung lima sila yang menjadi prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini memberikan gambaran jelas bahwa demokrasi sangat mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Demokrasi Menurut Pancasila
Sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, mejadi gambaran demokrasi ala Indonesia. Prinsip ini menggambarkan bahwa setiap kebijakan negara harus disepakati melalui musyawarah, melibatkan perwakilan rakyat, dan dipandu dengan hikmat untuk mencapai kebijaksanaan. Hal ini bertujuan menjadikan kehidupan bernegara dan berbangsa lebih adil dan berkesetaraan dengan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin terlaksananya demokrasi. Terbukti dengan banyaknya lembaga dan badan hukum yang bermunculan untuk mengawasi jalannya proses demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sungguh berkomitmen melindungi hak-hak rakyatnya dan menjaga terlaksananya proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan demikian, setiap warganya dapat ikut serta dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang ada.
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
Jadi, jawabannya apa? Indonesia adalah negara demokrasi yang mendasarkan pemerintahannya pada rakyat dan karenanya setiap warganya memiliki hak yang sama dalam ikut serta dalam proses pengambilan keputusan negara. Ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-4, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
