Pertanyaan penting muncul setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tahun 1945, seputar tiga tokoh yang setuju untuk memisahkan urusan agama dan negara. Ini adalah pernyataan kontroversial pada saat itu, dan masih menjadi topik perdebatan sampai sekarang. Pada artikel ini, kita akan membahas tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perdebatan ini dan bagaimana mereka membentuk konsep negara dan agama dalam konstitusi kita.
Tokoh Pertama: Soekarno
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dikenal karena pandangannya tentang negara sekuler. Dia memandang bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara; struktur pemerintahan harus independen dari pengaruh agama. Pandangan Soekarno ini terabadikan dalam gagasannya tentang negara Pancasila, di mana ia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, mencakup tetapi tidak dikuasai oleh agama apapun.
Tokoh Kedua: Mohammad Hatta
Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, juga dikenal memiliki pandangan yang serupa. Meskipun dia adalah seorang Muslim taat, Hatta memegang teguh prinsip bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan negara. Dia percaya bahwa campur tangan antara agama dan negara akan mengganggu harmoni dan keadilan sosial.
Tokoh Ketiga: Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara, pendiri dan bapak pendidikan di Indonesia, juga merupakan salah satu orang yang setuju dengan pemisahan antara agama dan negara. Dewantara memiliki pandangan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinan agamanya secara bebas, tanpa intervensi dari negara. Dewantara berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam masalah keyakinan pribadi seseorang akan melanggar hak asasi manusia.
Sampai hari ini, topik pemisahan agama dan negara terus menjadi sumber kontroversi dan perdebatan. Meskipun Soekarno, Hatta, dan Dewantara telah memberikan alasan mereka, diskusi tentang hal ini masih jauh dari selesai.
Jadi, jawabannya apa? Apakah pemisahan total antara urusan agama dan negara adalah solusi terbaik untuk Indonesia? Atau apakah ada cara lain untuk menyeimbangkan kebutuhan beragam agama yang ada di Indonesia? Diskusi ini terbuka untuk diadakan, dan seperti yang dikatakan oleh tiga tokoh ini, penting untuk melanjutkan dialog tentang hal ini agar kita dapat mencapai lebih banyak kesepakatan dan saling pengertian.
