Dalam berbagai negara termasuk Indonesia, hak untuk berdemonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan tuntutan mereka melalui aksi demonstrasi. Namun, aksi demonstrasi tersebut tetap harus dilakukan dalam koridor yang ditentukan undang-undang. Salah satunya adalah tidak merusak fasilitas umum.
Fasilitas umum merupakan milik bersama yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Apabila fasilitas tersebut dirusak dalam aksi demonstrasi, tentu akan menjadi beban bagi masyarakat banyak. Inilah sebabnya, mengapa merusak fasilitas umum dalam aksi demonstrasi harus dihindari.
Mengapa Merusak Fasilitas Umum Melanggar Undang-Undang?
Aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum jelas melanggar undang-undang. Dalam konteks Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan anarki, merusak fasilitas umum, serta melakukan tindakan merusak atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum di dalam atau sehubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum.
Dampak Merusak Fasilitas Umum
Merusak fasilitas umum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga memiliki dampak yang cukup besar pada masyarakat banyak. Dampak tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
- Membebani anggaran negara untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.
- Mengganggu aktivitas masyarakat, terutama apabila fasilitas yang rusak adalah fasilitas penting seperti transportasi umum.
- Menimbulkan rasa tidak nyaman dan takut di kalangan masyarakat.
- Merusak citra demonstrasi sebagai sarana menyuarakan aspirasi secara damai.
Aksi demonstrasi memang penting untuk menyuarakan pendapat dan tuntutan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak.
Jadi, Jawabannya Apa?
Jadi, segala bentuk aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum tentu melanggar undang-undang. Dalam konteks negara hukum, hal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewasa ini, masyarakat diharapkan bisa lebih bijaksana dalam menyuarakan pendapat dan tuntutan mereka, melalui aksi demonstrasi yang damai dan menghargai hak semua pihak.
