Pemerintahan di Indonesia pernah mengadopsi sistem parlementer pada fase awal kehidupan politik dan pemerintahan negara ini sebagai bangsa yang merdeka. Pertama kali Pemerintah Indonesia menganut sistem kabinet parlementer yakni pada tanggal 14 November 1945, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sistem ini kemudian diterapkan hingga tahun 1959.
Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengakhiri periode demokrasi liberal dan memulai era demokrasi terpimpin. Dekrit tersebut memicu pergantian sistem pemerintahan dari sistem kabinet parlementer menjadi sistem presidensial.
Dalam sistem kabinet parlementer, kekuasaan eksekutif lebih banyak berada di tangan kabinet dan perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab di depan parlemen dan perdana menteri ditunjuk oleh kepala negara berdasarkan dukungan mayoritas di parlemen. Pada periode ini, Presiden berfungsi sebagai kepala negara namun tidak memegang kekuasaan eksekutif.
Pada periode ini, meskipun Soekarno tetap sebagai presiden, namun kekuasaan yang dimiliki terbatas. Perdana Menteri Sutan Sjahrir menjadi orang yang paling berkuasa pada masa ini.
Namun, sistem ini menuai banyak tantangan dan kritik di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang stabil karena perbedaan pandangan politik antara berbagai partai yang ada. Hal ini kemudian memicu pergantian kabinet yang kerap kali terjadi.
Peralihan dari sistem parlementer ke presidensial dilakukan melalui dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini merujuk pada konstitusi tahun 1945 dan menegaskan kembali peran Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Jadi, jawabannya apa? Pemerintah Indonesia pertama kali menganut sistem kabinet parlementer pada tanggal 14 November 1945.
