Demokrasi parlementer merupakan suatu bentuk pemerintahan demokratik yang unik dimana kekuasaan eksekutif dan legislatif ditanganin oleh parlemen sebagai institusi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, perdana menteri memegang peran penting dan berdiri sebagai kepala pemerintahan. Namun, siapakah individu yang berhak mendapatkan gelar perdana menteri pertama pada masa pemerintahan demokrasi parlementer?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali ke belakang dan melihat sejarah demokrasi parlementer dunia. Salah satu pemerintahan demokrasi parlementer tertua di dunia berada di Inggris. Implementasi sistem demokrasi parlementer di sana dimulai setelah Revolusi Glorious pada tahun 1688. Dalam sejarah tersebut, nama Sir Robert Walpole muncul sebagai figur yang dipandang sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan demokrasi parlementer.
Walpole menjabat sebagai perdana menteri Inggris dari tahun 1721 hingga 1742. Sepanjang masa jabatannya, ia memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan demokrasi parlementer, yang benih-benihnya sudah ada sejak Revolusi Glorious. Walpole juga berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi Inggris yang pada saat itu sedang mengalami berbagai tantangan.
Sebagai perdana menteri, Walpole dikenal dengan kepemimpinannya yang pragmatis dan piawai dalam politik praktis. Keahlian politiknya memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan pemerintahan, memperkuat institusi parlemen, dan mempromosikan pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat. Karena itulah, ia diakui sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan demokrasi parlementer modern.
Namun, untuk menentukan siapa perdana menteri pertama pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di negara lain, jawabannya bisa jadi berbeda-beda, tergantung pada sejarah politik dan kapan demokrasi parlementer mulai diterapkan di negara tersebut.
Jadi, jawabannya apa? Dengan melihat pada sejarah dunia, secara umum dapat dikatakan bahwa Sir Robert Walpole dari Inggris merupakan perdana menteri pertama dalam pemerintahan demokrasi parlementer.
