Transparansi dalam pemerintahan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan negara yang demokratis. Namun, sering kali kita menjumpai pemerintahan yang tidak transparan dalam menjalankan kewenangannya. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan, kecuali faktor yang berhubungan dengan intervensi asing, yang sering kali menjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Beberapa faktor ini meliputi:
- Korupsi: Korupsi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Dengan adanya praktik korupsi, informasi mengenai penggunaan anggaran negara dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi sulit untuk diakses oleh publik.
- Nepotisme dan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme): Praktik nepotisme dan KKN dalam pemerintahan juga menjadi penyebab ketidaktransparanan. Hal ini terjadi ketika pejabat atau kepala daerah menunjuk keluarga atau kerabat dekat dalam jabatan yang strategis, sehingga menutupi informasi dan menghalangi akses publik terhadap informasi tersebut.
- Kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat: Masyarakat yang kurang edukasi dan tidak paham akan pentingnya transparansi pemerintahan menjadi penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Kondisi ini membuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi minim, sehingga memudahkan pemerintah untuk menutupi informasi.
- Kurangnya regulasi yang jelas: Kurangnya aturan dan regulasi yang mengatur mengenai transparansi dan akses informasi publik membuat pemerintah mudah untuk menutup informasi.
- Kendala teknologi: Meskipun teknologi saat ini sudah semakin canggih, namun masih adanya kendala teknologi dalam menyampaikan informasi menjadi penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Hal ini meliputi keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan sistem informasi yang tidak terintegrasi dengan baik.
- Birokrasi yang kaku: Birokrasi yang kaku dan sulit ditembus oleh masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Hal ini disebabkan oleh budaya birokrasi yang mengedepankan formalitas daripada substansi, proses yang panjang dan berbelit-belit, serta praktik perizinan yang menyebabkan terjadinya penutupan informasi.
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa faktor intervensi asing tidak memiliki hubungan langsung dengan terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Sebaliknya, sejumlah faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi memiliki peran lebih besar dalam menyebabkan terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.
Jadi, jawabannya apa?
Jadi, jawabannya adalah intervensi asing bukan menjadi faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Faktor penyebab tersebut lebih didominasi oleh kondisi internal dan eksternal yang bersifat lokal serta masalah-masalah yang terjadi dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
