Tindak pidana terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan dua konsep hukum yang sering dikaitkan satu sama lain. Biasanya, keduanya menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan ahli hukum karena erat kaitannya dengan tatanan keadilan dan peradaban manusia.
Memahami Tindak Pidana Terorisme
Terorisme merupakan suatu aksi yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut di kalangan masyarakat secara meluas. Biasanya, terorisme berhubungan dengan agenda politik atau agama tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memicu suasana teror atau rasa takut yang meluas, mengakibatkan korban yang bersifat acak, merusak lingkungan hidup, merusak fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat
Pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan yang secara serius melukai atau menghancurkan hak-hak dasar seseorang. Ini bisa mencakup kejahatan genosida, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan lainnya. Pada prinsipnya, pelanggaran HAM berat terjadi ketika terdapat aksi yang secara sistematis dan meluas ditujukan kepada kelompok tertentu.
Keterkaitan Tindak Pidana Terorisme dan Pelanggaran HAM Berat
Tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat, walaupun secara legal memiliki ciri dan definisi tersendiri, mendapatkan relevansi satu dengan lainnya dalam banyak kasus. Misalnya, aksi terorisme sering kali melibatkan pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Sebaliknya, pelanggaran HAM berat seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan teror, sehingga memiliki unsur terorisme di dalaminya.
Selain itu, pemberantasan baik tindak pidana terorisme maupun pelanggaran HAM berat juga saling terkait dalam hal penegakan hukum. Kejahatan tersebut tidak hanya menuntut sisi pemberantasan yang kuat dari aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan pembentukan hukum yang adil dan penegakan hukum yang merata agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM baru.
Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum dan mencari keadilan, relevansi antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat tidak bisa diabaikan.
Jadi, jawabannya apa? Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat memiliki relevansi yang besar satu sama lain, baik dalam aspek penegakkan hukum maupun dalam upaya pencegahan dan penghentian tindakan tersebut.
