Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hal yang integral sebagai dasar negara dan hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila dan UUD NRI 1945 saling berhubungan erat dan menopang satu sama lain dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.
Pancasila, sebagai dasar filsafat negara, meletakkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia dalam lima prinsip utama, yaitu belief dalam Tuhan, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi terpimpin, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, yang diputuskan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, berfungsi sebagai jiwa dan ideologi negara yang mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, kultural maupun pembelaan negara.
Sementara itu, UUD NRI 1945 adalah undang-undang tertinggi yang mengatur tentang organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, dan nilai-nilai lain yang menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. UUD NRI 1945 adalah penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan berfungsi sebagai petunjuk praktis dalam implementasi ideologi Pancasila.
Dalam pelaksanaannya, Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki hubungan yang erat. Yang mendasar adalah bahwa nilai-nilai Pancasila ditempatkan dalam UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 setidaknya sejalan dengan sila kedua Pancasila, Persatuan Indonesia. Sehubungan dengan Percaya pada Tuhan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila, dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 kalimat pertama, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan sila ketiga Pancasila.
Hubungan ini juga dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan publik dan hukum yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Dengan kata lain, UUD 1945 menerjemahkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dalam bentuk konstitusi sebagai landasan hukum bagi berjalannya pemerintahan di Indonesia.
Misalnya, sila keempat Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem politik di Indonesia, yaitu sistem presidensial dalam Pasal 6A UUD NRI 1945. Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan dasar dibentuknya sistem ekonomi kerakyatan seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945.
Jadi, jawabannya apa? Secara singkat, hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara yang membentuk dasar nilai-nilai bagi bangsa Indonesia, sedangkan UUD NRI 1945 adalah perwujudan dan implementasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk konstitusi dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan negara dan bangsa yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita pendiri negara.
