Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau lebih dikenal dengan PPnBM merupakan salah satu jenis pajak dalam negeri yang diatur oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009. PPnBM adalah pajak yang ditujukan untuk pembelian barang mewah, termasuk kendaraan bermotor. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang ada seputar kewajiban dan besaran pembayaran PPnBM, berikut penjelasannya.
Siapa yang Memiliki Kewajiban Pembayaran PPnBM?
Secara umum, pihak yang memiliki kewajiban membayar PPnBM pada penyerahan kendaraan adalah pembeli atau konsumen. Namun, dalam praktiknya, penyelenggara atau distributor kendaraan memiliki tanggung jawab untuk mengurus proses pembayarannya. Hal ini karena mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari penjualan barang mewah tersebut.
Penjual atau distributor kendaraan ini akan membayar PPnBM kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian menggabungkannya ke dalam harga jual kendaraan yang dibayar oleh konsumen. Dengan kata lain, konsumen secara tidak langsung telah membayar PPnBM saat mereka melakukan pembelian kendaraan.
Berapakah PPnBM yang Harus Dibayarkan?
Jumlah PPnBM yang harus dibayarkan tergantung pada jenis dan spesifikasi dari kendaraan yang dijual. Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor berkisar antara 0% hingga 125%, tergantung dari kapasitas mesin serta jenis dan fungsi kendaraan itu sendiri.
Adapun untuk perhitungan detailnya, besar pajak yang harus dibayarkan dapat ditemukan dalam Tabel Daftar Barang Kena Pajak yang Ditentukan oleh Pemerintah.
Perlu diingat bahwa tingkat tarif ini dapat berubah berdasarkan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah memberikan penurunan tarif PPnBM sementara sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 untuk membantu memulihkan sektor otomotif nasional.
Penutup
Pembayaran PPnBM menjadi salah satu kewajiban dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor. Meski secara langsung dibayarkan oleh penjual atau distributor, konsumen harus menyadari bahwa mereka juga turut andil dalam pembiayaan pajak ini melalui harga beli kendaraan. Selalu penting untuk memahami struktur biaya di balik harga jual produk untuk memastikan transparansi dan penerimaan pajak yang adil.
