Salah satu ciri khas dari kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah implementasi politik sentralisasi. Pemerintahan Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, memiliki pendekatan yang sangat diatur dan sentralistik dalam aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pemerintahan. Dalam konteks ini, sentralisasi mengacu pada kebijakan di mana otoritas dan pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada pemerintah pusat, dalam kasus ini, Jakarta.
Politik sentralisasi menjadi metode utama pemerintah Orde Baru dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kebijakan sosial. Politik ini mewujud dalam berbagai cara, mulai dari pembatasan atas kekuasaan daerah, keseragaman dalam sistem pendidikan, hingga kontrol ketat atas media massa.
Dampak Sentralisasi
Penerapan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru memiliki berbagai dampak signifikan. Beberapa di antaranya adalah:
1. Stabilitas Politik
Pada sisi positif, politik sentralisasi memungkinkan Soeharto dan pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Pengambil keputusan berpusat, yang menekan potensi konflik dan pertentangan yang mungkin muncul dengan pembagian otoritas yang lebih luas.
2. Pembatasan Otonomi Daerah
Sentralisasi yang ketat mengurangi otonomi daerah dan mengekang kreativitas lokal dalam pengembangan kebijakan daerah. Hal ini telah merugikan daerah-daerah di Indonesia, terutama di luar Jawa, yang merasa kebijakan pusat tidak selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka.
3. Kesengsaraan Ekonomi
Meskipun stabil secara politik, model ekonomi sentralistik seringkali tidak efisien, menyebabkan banyak kesengsaraan ekonomi berkepanjangan bagi rakyat Indonesia, terutama selama dan setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1998.
4. Korupsi dan Nepotisme
Sentralisasi kekuasaan juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan korupsi dan nepotisme yang merajalela, jejak buruk ini menjadi salah satu warisan yang paling tidak diinginkan dari periode itu.
Kesimpulannya, sentralisasi yang menjadi ciri utama pemerintahan Orde Baru mempunyai dampak yang kompleks. Sementara mendapatkan stabilitas politik, namun di sisi lain menyebabkan penindasan, ketidakadilan, dan korupsi. Konsekuensi dari politik ini masih dirasakan hingga hari ini dan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah.
