Konflik tentang status Irian Barat di Indonesia adalah sebuah isu politik dan sosial yang panjang dan rumit. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda, Indonesia menganggap Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan konsep ‘Indonesia Merdeka’. Namun, hal ini ditentang oleh Belanda yang pada waktu itu masih memegang kendali atas Irian Barat. Konflik ini berlarut-larut hingga akhirnya diintervensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Intervensi PBB dalam Menyelesaikan Permasalahan Irian Barat
Setelah berbagai percobaan negosiasi antara Indonesia dan Belanda yang gagal, pada tahun 1962 PBB berhasil menjembatani kedua belah pihak untuk mengecapai kesepakatan yang dikenal sebagai ‘Perjanjian New York’. Perjanjian ini memulihkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda, dan menyerahkan kendali administratif Irian Barat kepada Indonesia. Ini menjadi tonggak penting dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat.
Jajak Pendapat ‘Pepera’ dan Keputusan Penduduk Irian Barat
Sebagai syarat dan tindak lanjut dari Perjanjian New York, PBB mengadakan jajak pendapat yang dikenal sebagai ‘Pepera’ atau ‘Penentuan Pendapat Rakyat’ pada tahun 1969. Dalam jajak pendapat ini, penduduk Irian Barat diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung secara penuh dengan Republik Indonesia atau tidak.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Irian Barat memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Meski ada kontroversi dan kritik mengenai prosedur dan pelaksanaan jajak pendapat, hal ini tetap mendukung klaim Indonesia bahwa Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya.
Kesimpulan
Permasalahan Irian Barat akhirnya berhasil diselesaikan dengan bantuan PBB. Penduduk Irian Barat memutuskan untuk tetap bergabung dengan wilayah Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang disebut ‘Pepera’. Maka, selanjutnya Irian Barat (sekarang Papua) diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia di kancah internasional. Sejarah ini adalah bukti penting dari perjuangan Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kedaulatan nasional.
