Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara intrinsik dalam setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau kriteria lainnya. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, HAM diatur untuk melindungi kebebasan dan martabat semua orang Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan HAM dalam Amandemen UUD 1945 sudah dikelompokkan sesuai materi muatannya.
Analisis Pengaturan HAM dalam UUD 1945
Pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang ditambahkan melalui proses amandemen. UUD 1945 Asli tidak mengandung bab tersebut, namun perubahan hukum via empat tahap amandemen UUD 1945 mencakup pengaturan HAM.
Bab XA terdiri dari pasal 28A hingga 28J. Memandang isi pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa pengaturan HAM dalam Amandemen UUD 1945 cenderung dikelompokkan sesuai materi muatannya. Materi dalam bab ini mencakup berbagai aspek HAM, mulai dari hak atas kehidupan, penyebaran informasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga hak atas keadilan sosial. Namun, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan.
Aspek Pertimbangan
Pada satu sisi, Menyusun hak-hak ini dalam satu bagian konstitusi sendiri telah menciptakan efek positif, yaitu mendorong pengakuan, penegakan, dan perlindungan HAM. Namun, masih ada perdebatan belakangan ini apakah pengaturan ini telah mencerminkan secara efektif seluruh spektrum HAK.
Pertama, masih ada beberapa hak yang belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi, seperti hak atas air bersih dan sanitasi, yang bisa dianggap sebagai bagian dari ‘hak atas kehidupan’. Kedua, beberapa pakar berpendapat bahwa meski hak-hak ini dinyatakan dalam konstitusi, penegakannya masih belum optimal.
Penutup
Secara keseluruhan, pengaturan HAK dalam Amandemen UUD 1945 menunjukkan upaya yang baik untuk mengelompokkan hak-hak asasi manusia berdasarkan materi muatannya. Meski demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dan penambahan hak-hak tertentu agar seluruh spektrum HAK diakui dan dilindungi secara konstitusional. Di samping itu, penegakan dan pengawasan atas penegakan hak asasi manusia juga penting untuk memastikan efektivitas dari konstitusi ini.
