Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang saat pendudukan Indonesia selama Perang Dunia II. BPUPKI dirancang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh nasionalis Indonesia hadir dan mengemukakan gagasan mereka terkait dasar-dasar negara yang baru.
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, berbagai tokoh nasionalis seperti Sukarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat hadir dan mengemukakan berbagai gagasan mereka mengenai dasar-dasar negara yang akan dibentuk.
Sukarno
Sukarno, tokoh nasionalis dan presiden pertama Republik Indonesia, dalam sidang pertama BPUPKI, mengemukakan gagasan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Ide ini mencakup lima prinsip, yaitu; Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Muhammad Yamin
Muhammad Yamin adalah seorang penulis, sejarawan dan politikus Indonesia yang juga hadir dan memberikan pidato pada sidang pertama BPUPKI. Dia mengemukakan ide tentang pembentukan negara Indonesia yang mencakup wilayah Indonesia sekarang ditambah dengan Malaya, Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara, dan Timor Portugis.
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Dr. Radjiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI, juga aktif dalam sidang pertama ini. Dia memainkan peran penting dalam memimpin diskusi dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.
Tokoh yang Tidak Mengemukakan Gagasan Dasar Negara
Namun, dalam sidang ini, banyak juga tokoh nasionalis lain yang hadir namun tidak mengemukakan gagasan mereka tentang dasar-dasar negara yang akan dibentuk. Misalnya, tokoh nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara, seorang pionir pendidikan di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, hadir dalam sidang tersebut namun tidak mengemukakan gagasan tentang dasar negara.
Dalam sidang pertama BPUPKI, Ki Hajar Dewantara lebih berfokus pada urgensi pendidikan dalam kemerdekaan Indonesia daripada struktur negara yang akan dibangun. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan yang baik adalah fondasi untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri.
Penekanan pada pendidikan ini jelas penting, tetapi dalam konteks pertanyaan, Ki Hajar Dewantara menjadi contoh tokoh nasionalis yang tidak mengemukakan gagasan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI.
