Ketata negaraan suatu negara, atau yang biasa dikenal dengan istilah sistem politik, adalah bagian integral yang mengatur bagaimana kekuasaan disusun dan dijalankan. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki sistem ketata negaraan sendiri yang dikenal sebagai sistem presidensil. Dalam sistem ini, posisi tertinggi dalam eksekutif dipegang oleh Presiden.
Eksekutif dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia
Kekuasaan eksekutif di Indonesia secara resmi dipegang oleh Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden Indonesia bertanggung jawab untuk penyusunan kebijakan publik, penerapan hukum, pengelolaan anggaran negara, dan pengendalian militer.
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan juga Kabinet Indonesia yang beranggotakan menteri-menteri yang dipilih oleh presiden dan biasanya berasal dari partai politik yang mendukung presiden atau koalisi.
Presiden dan Wakil Presidien, menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 6B, dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Fungsi dan Peran Eksekutif
Dalam menjalankan kekuasaannya, eksekutif memiliki fungsi dan peran penting dalam penerapan hukum dan kebijakan di negara. Beberapa fungsi dan peran ini adalah sebagai berikut:
- Penyusunan dan penerapan kebijakan negara: Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.
- Pemeliharaan ketertiban: Salah satu tujuan utama pemegang kekuasaan eksekutif adalah menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat.
- Pemeliharaan hubungan internasional: Melalui departemen luarnegeri dan mewakili negara di forum internasional.
- Pertahanan dan keamanan: Melindungi teritorial negara dan warganya dari ancaman eksternal maupun internal.
Kesimpulan
Dalam sistem ketata negaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif dipercayakan kepada Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Presiden bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, termasuk penerapan hukum, pengelolaan anggaran, dan pengendalian militer. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan.
