Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, dan dalam konteks negara Indonesia, hal ini juga diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Menurut UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan akses kepada pelayanan kesehatan.
Pasal dan Ayat Terkait Kesehatan dalam UUD NRI Tahun 1945
Untuk lebih jelasnya, pasal ayat yang secara khusus membahas kesehatan dalam UUD NRI 1945 adalah Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Selain itu, ada juga Pasal 34 ayat (2) dan (3), di mana:
- Ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.”
- Ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.”
Implikasi dalam Masyarakat
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konstitusi Indonesia sangat menjunjung tinggi hak kesehatan warganya. Hal ini menjadi fondasi bagi negara untuk menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta layanan kesehatan demi terpenuhinya hak kesehatan setiap individu.
Secara implisit, pasal-pasal ini merupakan dasar hukum yang mendasari dibentuknya berbagai kebijakan dan program kesehatan di tingkat nasional, seperti BPJS Kesehatan dan program-program vaksinasi, misalnya.
Belum lagi, dengan adanya pasal-pasal tersebut, negara juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warganya dari praktik-praktik kesehatan yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, memiliki berbagai pasal ayat yang menegaskan dan melindungi hak atas kesehatan warganya. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang baik dan sehat. Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan dan mengawasi layanan kesehatan ini.
