Pengupahan, sebagai salah satu elemen penting dalam dunia kerja, kerap menjadi isu yang kontroversial. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengupahan yang adil dan layak bagi pekerja, dan sejauh mana perusahaan-perusahaan menerapkan kebijakan ini kepada pekerjanya. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini sudah dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan?
Pelaksanaan Kebijakan Pengupahan oleh Perusahaan
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, perusahaan wajib untuk membayar upah minimal pekerja sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah. Namun, kenyataan di lapangan sering tidak sejalan dengan aturan ini. Sejumlah besar perusahaan, terutama di sektor informal, masih sering melanggar ketentuan ini dengan membayar pekerja di bawah standar upah minimal.
Permasalahan lain yang sering muncul adalah adanya perbedaan antara pengupahan yang ditetapkan dalam kontrak kerja dengan yang benar-benar diterima oleh pekerja. Ini adalah sebuah pelanggaran yang serius, namun sayangnya masih sering terjadi dan sulit untuk dideteksi karena kurangnya transparansi.
Alasan Hukum Pelaksanaan Kebijakan Pengupahan
Alasan hukum mengapa kebijakan pengupahan harus diterapkan oleh perusahaan adalah karena setiap pekerja berhak atas penghasilan yang memadai yang memungkinkannya dan keluarganya hidup layak sesuai dengan kemanusiaan (Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945).
Pengenaan denda dan sanksi dapat dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, karyawan juga memiliki hak untuk melakukan protes dan mogok kerja jika hak-hak mereka tidak dipenuhi, seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Meski demikian, penegakan hukum dalam hal ini masih menjadi tantangan. Hal ini karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum secara efektif dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan hukuman yang tepat.
Jadi, Jawabannya Apa?
Berdasarkan paparan di atas, bisa dikatakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menerapkan kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelakkan dari pihak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya.
