Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua di dunia, dan sejauh ini memiliki dua bentuk utama: monarki absolut dan monarki parlementer. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dimana seorang raja atau ratu memiliki kekuasaan absolut atas negara dan rakyatnya. Sebaliknya, dalam monarki parlementer, raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara dalam kapasitas seremonial, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri atau serupa. Dalam kasus ini, monarki berfungsi lebih sebagai simbol negara daripada pemegang kekuasaan sebenarnya.
Transisi dari monarki absolut ke monarki parlementer seringkali tidak terjadi dalam semalam, dan biasanya sebagai hasil dari berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang sering kali melatarbelakangi perubahan tersebut.
Tekanan Sosial dan Politik
Pergeseran kekuasaan dari monarki absolut ke monarki parlementer sering kali merupakan hasil dari tekanan sosial dan politik untuk reformasi. Frustrasi umum terhadap pemerintah monarkis yang korup atau tidak mampu menangani krisis dapat memicu gerakan reformasi yang meminta pembagian kekuasaan atau transisi ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
Liberalisasi dan Demokratisasi
Perubahan kebijakan dan penerimaan ide-ide demokratik dan liberal juga menjadi faktor penting dalam transisi ini. Dengan semakin banyaknya negara yang menerima prinsip-prinsip demokrasi dalam abad ke-20, banyak monarki absolut merasa perlu untuk mengikuti arus ini dan menjadi lebih demokratis dan transparan dalam kebijakan mereka.
Isu Ekonomi
Krisis ekonomi atau kebangkrutan pemerintah dapat memaksa monarki absolut untuk mencari bantuan dari luar atau untuk melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan mereka. Transisi ke monarki parlementer sering kali dianggap sebagai cara untuk memperbaiki manajemen ekonomi dan mendapatkan kepercayaan kembali dari para investor dan negara lain.
Intervensi Asing
Pada beberapa kasus, tekanan atau intervensi dari negara asing dapat memainkan peran dalam mendorong transisi tersebut. Hal ini biasanya terjadi ketika negara monarki absolut berada dalam pertikaian atau konflik dengan negara lain, atau ketika mereka tergantung pada bantuan asing.
Kesejahteraan Sosial
Di beberapa negara, transisi ini mungkin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pandangan internasional yang lebih baik. Dengan berpisah dari model monarki absolut, negara tersebut dapat mempersembahkan diri sebagai negara yang lebih modern dan progresif, yang mendukung nilai-nilai seperti kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, alasan untuk pergeseran dari monarki absolut ke monarki parlementer dapat sangat bervariasi tergantung pada situasi sosial, politik, dan ekonomi spesifik dari negara yang bersangkutan. Namun, motif umumnya adalah mencari proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan transparan, pengelolaan ekonomi yang lebih efisien, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
