Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat, di mana kedaulatan berada di tangan warga negara dan dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan. Konsep demokrasi lahir dari filosofi Yunani kuno yang menggabungkan kata ‘demos’ (rakyat) dan ‘kratos’ (kekuasaan). Pada dasarnya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Berikut ini adalah beberapa kriteria yang memenuhi suatu negara dapat disebut sebagai negara demokratis dan hal-hal yang sebenarnya tidak mencerminkan demokrasi.
Pemilihan Umum yang Bebas dan Jujur
Negara demokratis harus menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur. Rakyat berhak memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang mereka percayai mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.
Hak Asasi Manusia Dijamin
Negara demokratis menjamin hak asasi manusia (HAM) yang berlaku bagi semua warganya. HAM mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk bebas berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan lain sebagainya.
Hukum dan Peradilan yang Adil dan Merata
Di dalam negara demokratis, berlaku hukum dan peradilan yang adil dan merata bagi semua warganya. Tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus atau diskriminatif dalam proses hukum.
Kebebasan Pers dan Ekspresi
Kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan kebebasan pers juga menjadi ciri khas dari suatu negara demokratis. Warga negara diberi kebebasan untuk mengkritik, mengevaluasi, dan juga memberikan saran kepada pemerintah.
Perlindungan Terhadap Hak-hak Minoritas
Negara demokratis bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak minoritas. Hal ini dilakukan untuk mencegah tirani mayoritas yang bisa merugikan kelompok minoritas.
Namun, ada satu hal yang tidak mencerminkan demokrasi, yaitu:
Kekuasaan yang Dipegang oleh Satu Entitas atau Kelompok
Di dalam pemerintahan demokratis, tidak ada satu entitas atau kelompok yang memegang kekuasaan absolut. Kekuasaan tersebut harus tersebar dan ada checks and balances antara lembaga-lembaga negara. Jika suatu negara memiliki entitas atau kelompok yang memonopoli kekuasaan, maka negara tersebut bukan merupakan negara demokratis.
Dengan demikian, meskipun konsep demokrasi dapat memiliki variasi dalam implementasi di berbagai negara, ada sejumlah karakteristik universal yang harus dipenuhi. Negara yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini tidak dapat disebut sebagai negara demokratis.
