Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan bagian penting untuk menentukan pemimpin puncak negara. Namun, siapakah yang sebenarnya memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum? Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan UUD 1945.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Wewenang ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dan dilantik oleh MPR.
Pada pelantikan, presiden dan wakil presiden akan membacakan sumpah jabatan di hadapan anggota MPR. Prosesi pelantikan ini adalah bagian vital dari transisi kekuasaan dalam pemerintahan dan merupakan titik balik penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Proses Pelantikan oleh MPR
Proses pelantikan oleh MPR tidak terjadi dengan spontan, melainkan melalui proses yang panjang dan diatur oleh undang-undang. Pelantikan dimulai dengan proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, MPR kemudian akan melakukan pelantikan.
Pelantikan ini biasanya disertai dengan seremoni formal yang diselenggarakan di Gedung MPR. Seremoni ini dihadiri oleh anggota MPR dan tamu undangan lainnya, termasuk pejabat negara, duta besar, dan kepala negara dan pemerintahan asing.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum di Indonesia. Lebih dari sekedar melantik, MPR juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan melalui proses pelantikan tersebut.
