Orde Lama yang berlangsung selama dua dekade di Indonesia (1945-1965) adalah era yang penuh dengan tantangan dan dialektika sejarah yang tinggi. Salah satu issue penting yang sering disoroti dalam periode ini adalah penyimpangan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila, ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara definitif, Pancasila adalah ideologi yang berisi lima prinsip dasar: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayangnya, pada era Orde Lama pemaknaan dan penggunaan Pancasila sering kali tidak sesuai dengan semangat dan prinsip dasar tersebut.
Manipulasi Kekuasaan
Salah satu penyimpangan terbesar yang kita lihat pada era Orde Lama adalah manipulasi ideologi Pancasila untuk memperkuat kontrol pemerintahan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, melakukan serangkaian politik dan kebijakan yang secara efektif meredam oposisi dan menekan kebebasan berbicara. Misalnya, pengimplementasian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berfokus pada sistem parlementer dikembalikan ke UUD 1945 dengan sistem presidensial oleh Soekarno pada tahun 1959, memberinya lebih banyak kekuasaan.
Penyimpangan dalam Konsep Demokrasi
Konsep tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menjadi salah satu pilar Pancasila, juga sering kali disalahgunakan. Konsep ini digunakan untuk meredam suara rakyat dan mengendalikan lembaga-lembaga demokrasi. Contoh nyata dari hal ini adalah pembentukan partai tunggal, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang secara efektif menghapuskan kompetisi politik dan menyebabkan stagnasi dalam proses demokrasi.
Kesimpulan
Penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama memiliki dampak yang mendalam terhadap proses politik dan sosial di Indonesia. Cacat sejarah ini mengingatkan kita bahwa penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip dasar Pancasila sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan menjaga kestabilan nasional. Kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu untuk memastikan bahwa Pancasila dapat tetap menjadi penuntun bertindak negara dan semua elemen bangsa.
