Dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban, sebuah negara harus beroperasi berdasarkan landasan hukum yang kuat dan patuh. Konsep ini, dikenal sebagai supremasi hukum atau rule of law, sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pemerintah. Faktanya, supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia dapat dibuktikan melalui beberapa aspek penting berikut ini.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dipahami sebagai hukum tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Ini menjabarkan aturan dasar yang harus diikuti oleh semua elemen dalam negara, dan pemerintah tak dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan UUD. Restorasi pasca-reformasi UUD 1945 membawa reformasi signifikan dalam administrasi pemerintahan, termasuk ditegakkannya prinsip supremasi hukum.
Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri
Penerapan supremasi hukum dapat dilihat dari keberadaan sistem kehakiman yang bebas dan mandiri. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman dijamin kebebasan dan kemandiriannya untuk mengambil keputusan. Hakim memutuskan kasus berdasarkan kenyataan dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan intervensi politik atau tekanan dari pihak lain.
Transparansi dan Akuntabilitas
Konsep supremasi hukum juga mewajibkan pemerintah untuk beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Semua kebijakan dan tindakan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga diminta untuk membuat dan menerapkan aturan yang jelas, logis, dan konsekuen sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum.
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan salah satu bentuk bahan konkret dari penerapan supremasi hukum dalam pemerintahan. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional dan membuat sejumlah undang-undang dan regulasi untuk melindungi hak-hak warganya.
Reformasi Dalam Sistem Hukum
Reformasi hukum yang terus menerus menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha memperbaiki dan memperkuat supremasi hukumnya. Berbagai usaha reformasi hukum telah dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum, seperti reformasi di bidang legislasi, yudikatif, dan eksekutif.
Dengan demikian, melalui aspek-aspek ini, menjadi jelas bahwa supremasi hukum berjalan dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia. Proses ini bukanlah sesuatu yang instan dan membutuhkan kerja keras serta konsistensi. Keberhasilan ini mencerminkan upaya Indonesia menuju tata pemerintahan yang lebih baik dan bersih.
