Demokrasi konstitusional merupakan doktrin yang menjelaskan bagaimana sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi menjalankan kebijakan dan hukum dengan berdasar kepada undang-undang dasar atau konstitusi. Di Indonesia, demokrasi konstitusional berlandaskan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
1. Kedaulatan Rakyat
Pancasila dan UUD 1945 memberikan penekanan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan yang menjadi dasar negara adalah kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila ke-4.
2. Kebebasan Warga Negara
Kebebasan warga negara adalah pilar kedua demokrasi konstitusional di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur oleh UUD 1945.
3. Checks and Balances
Sistem checks and balances merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dalam struktur pemerintahan Indonesia yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan terhadap satu sama lain.
4. Adanya Konstitusi
Pancasila dan UUD 1945 memastikan adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang diatur dalam sebuah negara yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua elemen bangsa.
5. Kesetaraan Hukum
Bagi negara Indonesia, prinsip kesetaraan hukum menjadi sangat penting. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa kecuali, tunduk pada hukum dan memiliki akses yang sama kepada keadilan.
6. Pemerintah yang Baik dan Bertanggung Jawab
Pancasila dan UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah harus bersikap bertanggung jawab dan menjalankan pemerintahannya dengan baik, efisien, dan transparan.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pilar ini menekankan pada upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada semua warganya.
8. Hukum yang Adil dan Merata
Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan agar peraturan hukum di Indonesia cukup adil dan merata bagi semua warganya.
9. Lembaga Negara yang Mandiri
Salah satu pilar penting lainnya adalah adanya lembaga-lembaga negara yang mandiri dan berfungsi dengan baik, bebas dari intervensi atau pengaruh pihak lain.
10. Partisipasi Politik
Pilar terakhir adalah tentang partisipasi politik; setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik, baik dalam pemilihan umum maupun partisipasi langsung dalam proses pembuatan keputusan politik.
Kesepuluh pilar itu berfungsi sebagai landasan bagi demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap unsur pemerintahan dan masyarakat harus memahami dan menghargai setiap pilar agar demokrasi konstitusional di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik.
